Pledoi Law Jurnal

Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di SAMSAT Kabupaten Jeneponto)

Abd. Basir — 2025-07-07

ABSTRACT: This study aims to analyze the implementation of progressive motor vehicle tax collection in Jeneponto Regency and identify obstacles faced. Using a qualitative approach, data were collected through interviews and observations at the local Samsat office. Results show that progressive tax applies when a person owns two or more cars, with higher rates for additional vehicles. Challenges include limited tax guidance, regulatory inconsistencies, and weak law enforcement. Improving coordination, regulation consistency, and enforcement is needed to enhance tax collection effectiveness.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Kabupaten Jeneponto dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di kantor Samsat setempat dengan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan pajak progresif dikenakan bagi wajib pajak yang memiliki dua atau lebih mobil dengan tarif lebih tinggi untuk kendaraan tambahan. Hambatan meliputi minimnya pembinaan pajak, ketidakkonsistenan regulasi, dan lemahnya penegakan hukum. Diperlukan peningkatan koordinasi, konsistensi regulasi, dan penegakan hukum agar pemungutan pajak lebih efektif.

Tinjauan Yuridis Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jeneponto

Suhartati — 2025-07-07

ABSTRACT: This research aims to examine the juridical review of the cancellation of land ownership certificates at the National Land Office of Jeneponto Regency. The study investigates the procedure for canceling the certificate and the underlying factors that lead to such cancellation. Using a normative juridical method, supported by statutory and conceptual approaches, this study finds that the process generally begins with a legal administrative defect or court ruling with permanent legal force. Factors include procedural errors, legal subject or object errors, overlapping ownership, and enforcement of final court decisions. This research contributes to understanding the legal mechanisms that ensure land ownership legality and administrative justice.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap pembatalan sertipikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menelaah prosedur pembatalan serta faktor-faktor yang menjadi dasar terjadinya pembatalan. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, ditemukan bahwa proses umumnya diawali dari cacat hukum administrasi atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Faktor-faktor tersebut meliputi kesalahan prosedur, subjek atau objek hak, tumpang tindih kepemilikan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami mekanisme hukum yang menjamin legalitas kepemilikan tanah dan keadilan administrasi.

Analisis Yuridis Pembatalan Akta Hibah (Studi Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2020/PTA.Mks)

Wandi Putra Risman — 2025-07-10

ABSTRACT: This study discusses the juridical analysis of the revocation of a grant deed as ruled in decision No. 129/Pdt.G/2020/PTA.Mks. A grant, particularly concerning inheritance property, should not be revoked unless in specific cases, such as grants from parents to children. The ruling by the Religious High Court of Makassar, which annulled the grant deed, raised legal questions about the boundaries of gift validity under Islamic law and civil law. This research is a qualitative descriptive study using statutory, conceptual, and case approaches. It draws on primary data through interviews and secondary sources from literature and legal documents. The results indicate inconsistencies in legal reasoning by the judges in applying the provisions of hibah and inheritance. The paper recommends clearer judicial guidance for resolving grant disputes.

ABSTRAK: Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap pembatalan akta hibah sebagaimana diputuskan dalam Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PTA.Mks. Hibah, khususnya yang berkaitan dengan harta warisan, tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam keadaan tertentu, seperti hibah dari orang tua kepada anak. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membatalkan akta hibah menimbulkan pertanyaan hukum terkait batas sah hibah dalam hukum Islam dan hukum perdata. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan studi pustaka dari buku dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan hibah dan kewarisan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman yudisial yang lebih jelas dalam penyelesaian sengketa hibah.

Analisis Kedudukan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2023/PN.BAN)

Andi Rahmah — 2025-07-07

ABSTRACT: This research examines the position of restorative justice in handling traffic crimes, especially in cases of traffic accidents, using the case decision No. 74/Pid.Sus/2023/PN.Ban as a study object. The study applies a normative legal approach with a case study method to analyze the applicability, constraints, and impact of restorative justice mechanisms in criminal proceedings. The findings suggest that while restorative justice offers a humanistic and efficient alternative to traditional penal systems, its implementation remains selective and largely dependent on judicial discretion. The conclusion recommends a more integrated and codified application of restorative justice to balance legal certainty with victim-perpetrator reconciliation.

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji kedudukan restorative justice dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN.Ban sebagai objek studi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus guna menganalisis penerapan, hambatan, serta dampak dari mekanisme restorative justice dalam proses peradilan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan efisien dibanding sistem pidana konvensional, implementasinya masih bersifat selektif dan sangat bergantung pada diskresi hakim. Penelitian ini merekomendasikan penerapan restorative justice yang lebih terintegrasi dan terkodifikasi guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.

Kedudukan dan Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaiaan Sengketa Tanah (Studi Kasus Suku Toraja Mamasa)

Sitti Harlina — 2025-07-15

ABSTRACT: Abstract Customary law in Indonesia plays a significant role in the lives of local communities, especially in regions where traditions are still strongly upheld. One such region is Mamasa Regency in West Sulawesi, where the Toraja Mamasa people continue to apply customary law in various aspects of life, including the resolution of land disputes. This study employs a qualitative research methodology with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with customary leaders, community members involved in land disputes, and other related parties, such as local government officials and non-governmental organizations. The results of the study indicate that customary law holds a strong position in resolving land disputes among the Toraja Mamasa people. The process of resolving land disputes through customary law is perceived as more just and expedient compared to formal legal channels. However, there are still parties who are dissatisfied with the decisions made by the customary authorities and choose to pursue their cases through the formal legal system.

ABSTRAK: Hukum adat di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan komunitas yang masih kuat memegang tradisi leluhur. Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat, di mana Suku Toraja Mamasa masih menerapkan hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat yang terlibat dalam sengketa tanah, serta pihak-pihak terkait lainnya, seperti pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang kuat dalam penyelesaian sengketa tanah di Suku Toraja Mamasa. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat dianggap lebih adil dan cepat dibandingkan dengan melalui jalur hukum formal. Namun demikian tidak sedikit juga pihak-pihak yang bersengketa masih keberatan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemangku adat, sehingga memilih untuk melanjutkan perkara ke rana hukum positif.

Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Atas Pengesahan Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Mamasa)

Habiba — 2025-07-17

ABSTRACT: Marriage is a legal bond between a man and a woman conducted in accordance with Islamic law. This study aims to examine the challenges faced by the people of Mamasa Regency in obtaining isbat nikah (marriage legalization) and its implementation at the Office of Religious Affairs (KUA). Using an empirical legal research method with a case study approach, the findings reveal key obstacles: lack of public awareness, limited socialization, absence of a local Religious Court, and financial constraints. Nevertheless, the implementation of isbat nikah in KUA Mamasa shows commitment through collaboration with the Polewali Religious Court and the Ministry of Religious Affairs, leading to increased legal marriage records and public awareness.

ABSTRAK: Pernikahan adalah ikatan sah antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala masyarakat Kabupaten Mamasa dalam melakukan isbat nikah dan implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama adalah kurangnya pengetahuan, minimnya sosialisasi, belum adanya Pengadilan Agama di Mamasa, dan keterbatasan biaya. Namun, implementasi isbat nikah di KUA Mamasa menunjukkan keseriusan melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama Polewali dan Kementerian Agama, yang berdampak pada meningkatnya kesadaran dan jumlah pasangan yang memperoleh legalitas pernikahan.

Tinjauan Yuridis Dalam Peredaran Uang Palsu Di Kota Makassar Analisis Putusan No. 863/Pid.B/2020/Pn.Mks

Risman — 2025-07-17

ABSTRACT: With the development of science and technology, crimes such as the distribution of counterfeit money have become easier to commit. Counterfeiting money triggers various crimes, including terrorism, political crimes, and money laundering. This research focuses on the causal factors of counterfeit money distribution and the sanctions imposed on perpetrators. The causal factors include endogenous factors, such as individual characteristics (age 15-25 years, education level, religious beliefs), and exogenous factors, such as family and social environment. Disharmonious families and poor social environments, as well as difficult economic conditions and technological advances, increase the risk of this crime. Perpetrators of counterfeit money distribution are subject to severe sanctions under Law No. 7/2011, which carries a penalty of up to 15 years in prison and a fine of 50 billion rupiah.

ABSTRAK: Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan seperti penyebaran uang palsu semakin mudah dilakukan. Pemalsuan uang memicu berbagai kejahatan, termasuk terorisme, kejahatan politik, dan pencucian uang. Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab kejahatan pengedaran uang palsu dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya. Faktor penyebabnya meliputi faktor endogen, seperti karakteristik individu (usia 15-25 tahun, tingkat pendidikan, kepercayaan agama), serta faktor eksogen, seperti lingkungan keluarga dan pergaulan. Keluarga yang tidak harmonis dan lingkungan sosial yang buruk, serta kondisi ekonomi sulit dan kemajuan teknologi, turut meningkatkan risiko kejahatan ini. Pelaku pengedaran uang palsu dikenai sanksi berat berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011, dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yangmengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polres Jeneponto

Yandi Wahyudi — 2025-07-17

ABSTRACT: This study examines criminal liability for motor vehicle drivers whose negligence causes traffic accidents resulting in fatalities, specifically within the jurisdiction of the Jeneponto Police Department. The research employs a normative and empirical juridical approach, analyzing relevant laws and conducting interviews with law enforcement officials. The findings reveal that human error is the leading cause of traffic accidents. Legal provisions such as Article 359 of the Indonesian Criminal Code and Articles 310 and 311 of Law No. 22 of 2009 serve as the legal basis for imposing sanctions. However, despite the clarity of the regulations, the enforcement of criminal law often encounters evidentiary challenges and fails to provide a strong deterrent effect. Therefore, there is a need to evaluate the effectiveness of law enforcement and to promote public awareness to improve traffic discipline.

ABSTRAK: Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa, khususnya di wilayah hukum Polres Jeneponto. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta wawancara langsung dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor manusia merupakan penyebab utama kecelakaan, dan Pasal 359 KUHP serta Pasal 310 dan 311 UU No. 22 Tahun 2009 menjadi dasar hukum dalam menentukan sanksi terhadap pelaku. Namun, meskipun regulasi sudah jelas, penerapan hukum pidana sering kali menghadapi kendala pembuktian serta tidak memberikan efek jera yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan hukum serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas.