Pledoi Law Jurnal

Analisis Hukum Terhadap Putusan Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Kasus Sengketa Tanah (Analisis Putusan No. 14/Pdt/6/2022/PN.Jnp)

2024-06-03T13:24:52+00:00

ABSTRACT: Legal analysis of the decision stating that the lawsuit cannot be accepted in a land dispute case. Decision No.14/Pdt/6/2022/PN.Jnp. This research is a lawsuit that occurred in the jurisdiction of the Jeneponto District Court. This lawsuit was filed by Mursida Binti Sidi Tando as the Plaintiff against Abuzar Bin Yunus Alias Bagindo Abuzar Bin Yunus as the 1st Defendant. The main reason why the plaintiff filed this lawsuit was because of the sale of a piece of land by Defendant I to Defendant II, and then Defendant II sold part of the land to Defendant II without the knowledge and permission of the plaintiff. The plaintiff considered this action to be unlawful. Therefore, the plaintiff filed a lawsuit in the decision that the author studied, and for this plaintiff's lawsuit the judge decided that the plaintiff's lawsuit was declared unacceptable. The method used in this research from the point of view of its type is classified into the type of normative legal research, namely by studying case file No.14/Pdt/6/2022/PN.Jnp

ABSTRAK: Analisis hukum terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam Kasus sengketa tanah. No. Putusan No.14/Pdt/6/2022/PN.Jnp. Penelitian ini merupakan gugatan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto. Gugatan ini diajukan oleh Mursida Binti Sidi Tando sebagai Penggugat melawan Abuzar Bin Yunus Alias Bagindo Abuzar Bin Yunus sebagai Tergugat I. Alasan utamanya penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena penjualan sebidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II menjual nya lagi sebagian dari tanah tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan izin dari penggugat. Yang mana perbuatan tersebut bagi penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan dalam putusan yang penulis teliti ini, dan atas gugatan penggugat ini hakim memutuskan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari sudut jenisnya tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mempelajari berkas perkara No.14/Pdt/6/2022/PN.Jnp.

Analisis Hukum Terhadap Pemeliharaan (Hak Asuh) Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan No.990/Pdt.G/2021/Pa.Mks

2024-03-09T07:13:02+00:00

ABSTRACT: Children who are left behind by divorce their parents sometimes have to become victims of the divorce because the children do not understand the divorce of their parents at that time, later when they grow up they will understand what conditions happened to their parents. Apart from the issue of divorce itself, other problems also arise as a result of the divorce being granted, such as cases regarding who has more rights in carrying out hadhanah (care) for children. The research results obtained are based on Case Decision Number 990/Pdt.G/2021/PA.Mks, in the case of child maintenance, the Panel of Judges put forward the principle that prioritizes the issue of the right to maintain children, not simply "who has the most rights" but is "solely for the benefit of the child" which brings more benefits and does not cause damage to the child. It is hoped that parents who have divorced will prioritize their children's rights as much as possible by taking approaches so that the children still feel that the children still come first.

ABSTRAK: Anak yang ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya terkadang harus menjadi korban dari perceraian tersebut, nanti ketika beranjak dewasa mereka akan paham kondisi apa yang terjadi terhadap orang tuanya. Timbul pula permasalahan lain selaku akibat dari dikabulkannya perceraian tersebut, semacam kasus tentang siapa yang lebih berhak dalam melaksanakan hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu berdasarkan Putusan Perkara Nomor-990/Pdt.G/2021/PA.Mks, dalam hal pemeliharaan anak Majelis Hakim yang mengemukakan prinsip yang mengedepankan dalam masalah hak pemeliharaan anak bukanlah “semata -mata siapa yang paling berhak” akan tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak” yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak. diharapkan bagi kedua orang tua yang telah bercerai sebisa mungkin mengedepankan hak-hak anak mereka dengan melakukan pendekatan-pendekatan agar anak tetap merasa bahwa anak tetap diutamakan.

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Studi Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/Pn.Mrs

2024-03-06T13:08:21+00:00

This research aims to determine the application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of abuse which resulted in serious injuries in case "Number 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs”. To find out the judge's law in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of abuse that result in serious injuries in case "Number 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs”. The research was conducted in Maros City. This research is Normative Juridical legal research, using a bibliographic approach, namely by taking sources from books, statutory regulations and other documents related to this research. The research results show 1. Declare the defendant IRHAM Bin MUH. ADIL alias ADI is legally and convincingly guilty of committing a criminal act because his negligence caused serious injury to another person, violating Article 360 Paragraph (1) of the Criminal Code as in the Second Alternative indictment. 2. Declaring the Defendant IRHAM Bin MUH. ADIL Alias ADI was legally and convincingly proven guilty of committing a crime "Because his negligence caused serious injury to another person" as in the Second Alternative indictment.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara “Nomor 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs”. Untuk mengetahui hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara “Nomor 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs”. Penelitian di lakukan di Kota Maros. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mengambil sumber dari buku, peraturan perundangundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan 1. Menyatakan terdakwa IRHAM Bin MUH. ADIL alias ADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena KealpaannyaMenyebabkan Orang Lain Luka Beratmelanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHPsebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua. 2. Menyatakan Terdakwa IRHAM Bin MUH. ADIL Alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.

Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan No.523/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)

2024-02-13T06:19:23+00:00

ABSTRACT: So this research was conducted with the aim of knowing the application of material criminal law and the judge's consideration in imposing criminal sanctions for traffickers in verdict number: 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks. This research is categorized as empirical normative legal research with the problem approach used is empirical juridical. Data obtained by means of interviews and documentation, sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis is done by inductive and deductive methods. The results showed that the application of material criminal law in accordance with Article 12 of the Trafficking in Persons Act with a minimum sentence of 3 years and a maximum sentence of 15 years imprisonment in Decision Number: 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks was appropriate. The judge's consideration in imposing criminal sanctions is to look at the criminal offence, the provisions of criminal sanctions applied in the law, the prosecutor's indictment, the defendant's testimony, witness testimony, evidence and articles in the criminal law regulations and the facts revealed in the trial.

ABSTRAK: Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang pada putusan nomor: 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Penelitian ini kategori penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan masalah yang dipakai ialah yuridis empiris. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi, bersumber dari bahan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Analisis data yang dilakukan adalah dengan metode induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan hukum pidana materil sesuai pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara pada putusan Nomor : 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks telah sesuai. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidananya ialah melihat pelanggaran pidananya, ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Tinjauan Yuridis Eigen Rechting Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No. 1867/Pid.B/2020/PN Mks)

2024-03-06T14:12:59+00:00

ABSTRACT: This research aims to find out how material criminal law is applied to eigen rechting perpetrators. Study the decision "Number 1867/Pid.B/2020/PN.Mks" and to find out the considerations in imposing sanctions on eigen rechting perpetrators. Study of the decision "Number 1867/Pid.B/2020/PN.Mks". This research is a type of Normative Juridical legal research, using a qualitative literature approach, namely in the form of in-depth interpretation of legal materials as is common in normative legal research. The results of the research show (1) The application of material punishment to the crime of Eigen Rechting committed by the defendant Muh Fadil Anugrah Alias Adil has fulfilled the elements contained in article 170 paragraph (1), namely the element of Whoever, Overtly and with force Jointly using violence against people or things. (2) The judge's legal consideration in deposing criminal witnesses against the perpetrator of the eigen rechting carried out by the defendant Muh Fadil Anugrah Alias Adil was that the defendant was legally and convincingly proven guilty "of openly and with joint force using violence against people".

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku eigen rechting. Studi putusan “Nomor 1867/Pid.B/2020/PN.Mks” dan Untuk mengetahui pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku eigen rechting. Studi putusan “Nomor 1867/Pid.B/2020/PN.Mks”. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan kepustakaan yang bersifat kualitatif yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan pidana materil terhadap tindak pidana Eigen Rechting yang dilakukan oleh terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 170 ayat (1), yaitu unsur Barang Siapa, Secara Terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan saksi pidana terhadap pelaku eigen rechting yang dilalukan oleh terdakwa Muh Fadil Anugrah Alias Adil adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”.

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan dana Desa Di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mks)

2024-01-06T09:51:47+00:00

ABSTRACT: Misuse of village funds allows the court to hand down a criminal sentence because it is included in the crime category of corruption for purely personal interests. So this research was carried out with the objectives: 1). What are the factors causing misuse of village funds in decision number 1/Pid Sus TPK/2022/PN.Mks 2). What are the judge's considerations regarding law enforcement regarding misuse of village funds in decision number 1/Pid.Sus TPK/2022/PN Mks.

ABSTRAK: Penyalagunaan dana desa memungkinkan pengadilan menjatuhkan vonis pidana karena masuk dalam kelompok kejahatan tindak pidana korupsi untuk kepentingan pribadi semata. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1). Bagaimana factor-faktor penyebab penyalahgunaan dana desa dalam putusan nomor 1/Pid Sus TPK/2022/PN.Mks 2). Bagaimana pertimbangan hakim terkait penegakan hukum atas penyalahgunaan dana desa pada putusan nomor 1/Pid.Sus TPK/2022/PN Mks.

Dampak Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Bajeng)

2024-12-28T13:56:06+00:00

ABSTRACT: This research aims 1) to find out what factors influence the occurrence of underage marriages in Bajeng District 2) to find out what impacts arise from the implementation of article 7 of Law Number 16 of 2019. The data collection technique used in this writing is direct research at the research location by conducting interviews. Apart from that, library research is also carried out, namely research by collecting data and theoretical foundations by studying books, scientific works, articles and other reading sources and then organizing them systematically to produce results. research report in journal form From the results of this research, it is clear that the impact of the implementation of Article 7 of Law Number 16 of 2019 is basically 2, namely: 1) the impact on the village government and 2) the impact on the perpetrators of underage marriage themselves.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Bajeng 2) Untuk mengetahui dampak apa saja yang timbul dari pelaksanaan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lansung dilokasi penelitian dengan melakukan wawancara selain itu juga dilakukan penelitian pustaka yaitu penelitian dengan mengumpul data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel serta sumber bacaan lainnya kemudian disususn seacara sistematik untuk menhasilkan laporan penelitian dalam bentuk Jurnal. Dari hasil penelitian ini diperoleh petunjuk bahwa dampak dari pelaksanaan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasaranya ada 2 yaitu: 1) dampak terhadap pemerintah Desa dan 2) dampak terhadap pelaku pernikahan dibawah umur itu sendiri

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyimpan dan Memelihara Satwa yang Dilindungi Dalam keadaan hidup (Studi Putusan Nomor : 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm)

2024-08-26T10:45:25+00:00

ABSTRACT: The research findings indicate that the application of Article 21 paragraph (2) letter a in conjunction with Article 40 paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems is appropriate, as the judge considered that storing, possessing, and maintaining protected wildlife can disrupt the continuity of the ecosystem. According to the Minister of Environment and Forestry Regulation No. P.20/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2018, Perkici Dora and Blue-Eared Lory birds are protected species threatened by excessive capture and trade. The defendant's actions should be evaluated based on the quality of the act, which significantly impacts wildlife preservation and the environment. Therefore, the judge should have imposed a harsher penalty than the one in Decision No. 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm.

ABSTRAK: Hasil Penelitian menujukkan bahwa Penerapan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sudah tepat karena hakim mempertimbangkan bahwa menyimpan, memiliki dan memelihara, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dapat menyebabkan permasalahan terhadap keberlangsungan ekosistem satwa. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.20/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2018 bahwa burung Perkici Dora dan Nuri Telinga Biru merupakan satwa yang telah dilindungi dan terus terancam oleh penangkapan dan perdagangan berlebihan. Serta Perbuatan yang dilakukan oleh terdakawa tidaklah dipandang dengan perspektif kuantiti objek pidana melainkan harus dilihat dari kacamata kualitas perbuatan yang dapat memberikan dampak yang begitu besar bagi kelestarian satwa dan lingkungan hidup secara umum. Oleh karena itu, apa yang telah dituangkan Hakim sepatutnya dapat memberikan ganjaran yang lebih berat dari sanksi pidana yang telah ditetapkan pada Putusan Nomor 244/Pid.B/LH/2023/PN.Sgm.