Pledoi Law Jurnal

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Akta Cerai (Putusan PN Makassar Nomor: 1469/Pid.B/2022/PN. Mks)

2023-10-25T06:15:03+00:00

ABSTRACT: Forgery of a divorce certificate allows the court to impose a criminal sentence because it is included in the group of fraud crimes in which a person provides a description of the state of the letter as if it were genuine or the truth was in his possession, as has happened in the case of forgery of a divorce certificate. Therefore, this research was conducted with the following objectives: 1). Knowing the application of material criminal law to the crime of forgery of divorce certificate in decision number 1469/Pid.B/2022/PN Mks; 2). Knowing the legal considerations of judges in sentencing the criminal act of forgery of divorce certificate in decision number 1469/Pid.B/2022/PN Mks. This research is categorized as empirical normative legal research with a statute approach and case approach.

ABSTRAK: Pemalsuan akta cerai memungkinkan pengadilan menjatuhkan vonis pidana karena masuk dalam kelompok kejahatan penipuan yang seseorang memberikan uraian mengenai keadaan surat seolah-olah asli atau kebenaran itu dimilikinya sebagaimana yang telah terjadi pada kasus pemalsuan akta cerai. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1). Mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks; 2). Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan akta cerai dalam putusan nomor 1469/Pid.B/2022/PN Mks. Penelitian ini kategori penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan masalah yang dipakai ialah statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan case approach (pendekatan kasus).

Analisis Hukum Tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan No. 32/Pdt.G/2022/PN Mks)

2024-07-10T15:44:40+00:00

ABSTRACT: A child is a responsibility that gives him respect and value as an individual. Adopting a child is the best option for families who have not yet been blessed with children, from the perspective of a legal state, "adopted child" and "legal procedure" are synonyms. Adopted children have the right to inherit their adoptive parents' assets in accordance with the Legitimacy as long as it does not harm other heirs. Regulated in Article 852 of the Civil Code, adopted children have the right to inherit the assets left behind by their adoptive parents in dealing with inheritance cases. This legitimacy depends on whether the child's adoption was carried out based on a court order or not. A judge is responsible for resolving civil disputes in court whose mission is to determine the applicable law. To determine a law, it is not enough for a judge to just examine the law, because it is possible that the law does not regulate it completely and unequivocally; Therefore, judges must investigate the values and norms that are common and prevailing in society.

ABSTRAK: Seorang anak adaIah tanggung jawab yang memberinya rasa hormat dan niIai sebagai individu. Mengadopsi anak adaIah piIihan terbaik bagi keIuarga yang beIum dikaruniai anak, dari perspektif negara hukum, "anak angkat" dan "acara hukum" adaIah sinonim. Anak angkat berhak mewaris harta orang tua angkatnya sesuai dengan Legitieme seIama tidak merugikan ahIi waris Iainnya. Diatur daIam PasaI 852 KUH Perdata, anak angkat berhak mewarisi harta peninggaIan orang tua angkatnya daIam mengurus perkara waris. Legitimasi ini tergantung pada apakah pengangkatan anak itu diIakukan atas perintah pengadiIan atau tidak. Seorang hakim bertanggung jawab untuk menyeIesaikan sengketa perdata di pengadiIan yang misinya adaIah menentukan hukum yang berIaku. Untuk menetapkan suatu undang-undang, seorang hakim tidak cukup hanya memeriksa undang-undang, karena ada kemungkinan undang-undang tersebut tidak mengatur secara Iengkap dan tegas; oIeh karena itu, hakim harus menyeIidiki niIai serta norma yang Iazim dan berIaku daIam masyarakat.

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No. 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks)

2024-07-10T15:04:32+00:00

ABSTRACT: This research aims to find out how material criminal law is applied to perpetrators of criminal acts of possession of narcotics by minors and what the legal considerations of judges are in handing down decisions against perpetrators of criminal acts of possession of narcotics by minors. This research is Normative Juridical legal research, using a literature study approach using qualitative methods. The research results show (1) The application of material criminal law to perpetrators of the crime of possession of narcotics by minors has been fulfilled, including the elements of every person, without the right to control, and those who commit, order to commit and who participate in committing the act. (2) Judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators are still not appropriate, they should take more into account the child's future by providing diversion for child defendants.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika anak di bawah umur dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika oleh anak di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan narkotika anak di bawah umur telah terpenuhi diantaranya unsur setiap orang, tanpa hak menguasai, dan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku masih kurang tepat seharusnya lebih mempertimbangkan masa depan anak dengan memberikan diversi terhadap terdakwa anak.

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak Di Bawah Umur Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Mks).

2023-10-20T06:20:21+00:00

ABSTRACT: This research aims to determine the form of criminal accountability for children as perpetrators of sexual offenses in accordance with the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 and the legal considerations of judges in imposing sanctions on children in conflict with the law in cases of sexual offenses involving minors based on the “Study of Decision Number 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks”. This research is a normative juridical legal research, conducted through a literature study approach using qualitative methods. The results showed (1) The form of criminal accountability for children as perpetrators of sexual intercourse crimes committed by child perpetrators has been proven legally to have committed their actions, thus fulfilling the elements of accountability and in accordance with the specific provisions of criminalization in Indonesian Law No. 11 of 2012. (2) Legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on children in conflict with the law based on the Study of Decision Number 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks not quite right, because the judge should be firm in imposing sanctions on the convicted so that they will not commit the same act in the future.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) pada tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan “Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku anak telah terbukti secara sah melakukan perbuatannya sehingga memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban dan telah sesuai dengan ketentuan pemidanaan yang bersifat khusus dalam Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) berdasarkan Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks kurang tepat, karena Hakim sebaiknya tegas menjatuhkan sanksi terhadap terpidana agar kelak tidak akan melakukan perbuatannya.

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Rumah Di Atas Tanah Sengketa Studi Kasus PN Makassar No 381/PDT.G/2021/PN MKS

2023-10-31T05:05:47+00:00

ABSTRACT: This research is entitled a Juridical Review of the Construction of Houses on Disputed Land, Makassar District Court Case Study No 381/PDT.G/2021 PN MKS. guided by Abd. Basir and Suhartati who aim to find out the decision of the Makassar District Court regarding the construction of houses on disputed land. This type of research is Normative Juridical research, using a literature study approach that uses qualitative methods. The research results showed that the judge's legal considerations were juridically in accordance with the existing legal facts, where the Plaintiff's argument was not accompanied by facts, beliefs and corroborating evidence, so the request was rejected in its entirety because it was stated that an error had occurred.

ABSTRAK: Penelitian ini berjudul tinjauan Yuridis Terhadap Pembangunan Rumah Diatas Tanah Sengketa Studi Kasus PN Makassar No 381/PDT.G/2021 PN MKS. dibimbing oleh Abd. Basir dan Suhartati yang bertujuan untuk mengetahui putusan Pengadilan Negeri Makassar terhadap pembangunan rumah di atas tanah sengketa. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, Pertimbangan hukum hakim secara yuridis sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dimana Dalil Penggugat tidak disertai dengan fakta, keyakinan, dan alat bukti yang menguatkan, sehingga permintaan tersebut ditolak selurunya karena dinyatakan telah terjadi kekeliruan.

Tinjauan Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Penganiayan (Studi Putusan No.5/Pid.Pra/2021/PN.Mks)

2024-07-10T12:26:08+00:00

ABSTRACT: The district court has the authority to examine and decide, in accordance with the provisions stipulated in this law regarding whether or not an arrest, detention, termination of investigation or termination of prosecution is legal, compensation and or rehabilitation for a person whose criminal case is terminated in level of investigation or prosecution. As for what the researcher discusses, the following is the conclusion from the analysis that in the same pretrial case filed at the Makassar District Court it can be considered inappropriate in deciding the case, the decision that the researcher has reviewed is very clear that there is a value that is not fulfilled between the investigator and the judge who examines and adjudicates the case. And the author's suggestion for the government to participate in monitoring and fighting for the rights of suspects so that there is legal equality and the realization of the principle of equality before the law, for the pretrial community it can be useful to demand justice if law enforcers, in this case investigators, do not carry out their duties based on SOP and/or without seeing Party status/Agency.

ABSTRAK: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Adapun yang peneliti bahas adalah sebagai berikut kesimpulan dari analisis bahwa pada Perkara Praperadilan yang sama diajukan di Pengadilan Negeri Makassar dapat dinilai kurang tepat dalam memutus perkara, putusan yang telah peneliti kaji sangat jelas bahwa ada nilai yang tidak terpenuhi antara penyidik dan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dan saran penulis bagi pemerintah turut memantau dan memperjuangkan hak-hak tersangka sehingga terjadinya kesetaraan Hukum dan terwujudnya asas equality before the law, Bagi masyarakat praperadilan dapat bermanfaat untuk menuntut keadilan bilamana penegak Hukum dalam hal ini penyidik tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP dan/atau tanpa melihat status/Instansi Pihak Tersangka.

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan No Putusan (1274/Pid.B/2022/PN. Makassar)

2024-07-10T14:51:37+00:00

ABSTRACT: This study investigates the application of substantive criminal law to perpetrators of embezzlement in office and the judicial considerations in sentencing. Using a normative juridical approach with qualitative methods, the research reveals: (1) The judge's application of criminal law in Decision Number 1274/Pid.B/2022/PN.Mks was criticized for leniency, despite the offense warranting harsher penalties. The prosecutor's modest demand allowed the judge flexibility in sentencing the defendant. (2) The judge's legal considerations in the case were generally sound, yet the imposed sanction was perceived as insufficient given the seriousness of the offense and the suspect's responsibilities and earnings.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 1274/Pid.B/2022/PN.Mks kurang tepat, karena tuntutan jaksa penuntut umum terhadap tersangka terbilang rendah dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 (enam) bulan, meskipun tindakan tersebut seharusnya dianggap sebagai tindak pidana dengan pemberatan sehingga sudah selayaknya tuntutan dari jaksa memberikan kebebasan untuk hakim menentukan vonis pada terdakwa. (2) Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 1274/Pid.B/2022/PN.Mks telah tepat, namun sanksi yang diberikan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan tanggung jawab yang diemban oleh tersangka dan nominal gaji yang diterimanya.

Larangan Hakim Menangani Perkara Dalam Keadaan Marah

2024-07-15T14:44:17+00:00

ABSTRACT: A judge becomes very vulnerable to various irregularities, whether done intentionally, for example deciding someone is guilty and then being justified only because he gave money to the judge or done accidentally, for example deciding someone who is innocent because the evidence shows that. Everything will be held accountable before Allah SWT. For this reason, the position of judge receives special attention, among other things in positive law, this can be seen from the existence of basic judicial laws which specifically regulate judicial procedures, including the position of judge. Not only in positive law in Islamic law, the position of judge also receives special attention, with verses from the Koran discussing the position of judge even long before positive law regulates it. A judge is someone who exercises judicial power as regulated by law, someone who decides a case fairly based on evidence and his own beliefs. In exercising judicial power, judges are faced with various things that can influence theirdecisions later. Thus, the position of judge is very important because deciding a case is not an easy thing. He must be very careful in imposing punishment on the guilty because the guilty are sometimes justified.

ABSTRAK: Seorang hakim menjadi sangat rentan akan berbagai penyimpangan akan berbagai penyimpangan baik yang dilakukan secara sengaja misalnya memutus seseorang yang bersalah kemudian dibenarkan hanya karena memberikan uang kepada hakim tersebut ataupun yang dilakukannya secara tidak sengaja misalnya memutus seseorang yang tidak bersalah karena bukti-bukti yang menunjukan demikian. Segala sesuatunya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh sebab itu jabatan hakim mendapat perhatian khusus, antara lain dalam hukum positif terlihat dengan adanya undang- undang pokok kehakiman yang secara khusus mengatur tata cara peradilan termasuk jabatan hakim. Tak hanya dalam hukum positif dalam hukum Islam pun jabatan hakim mendapat perhatian khusus dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas tentang jabatan hakim ini bahkan jauh sebelum hukum positif mengaturnya. Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undangundang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasar atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam melakukan kekuasaan kehakiman hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim ini menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal mudah. Ia harus sangat berhati-hati menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah sebab yang bersalah kadang-kadang dibenarkan.